Sejaktahun 2016, Pemerintah RI melalui Permenhub No.11/2016 telah mengamanatkan, bahwa usaha keagenan kapal asing di Indonesia bisa dilakukan oleh perusahaan angkutan laut pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) maupun perusahaan keagenan kapal yang telah mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK).
Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau SIUPAL merupakan suatu surat izin yang dapat mempermudah perusahaan Anda yang bergerak di bidang pelayaran agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. SIUPAL keberadaannya sangat penting, terutama bagi Anda yang memiliki bisnis di bidang angkutan laut. Sehingga Anda wajib memiliki memiliki surat izin SIUPAL tersebut. Anda bisa mengurus perizinan SIUPAL online dengan mudah. Namun, Anda harus memenuhi persyaratan, salah satunya dengan memiliki modal minimum dasar yaitu sebesar Rp. dan modal disetorkan minimum Rp. sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika Anda sudah memenuhi persyaratan dan modal minimum tersebut, maka bisa mengurus dan memperoleh SIUPAL. Untuk mempermudah pengurusan SIUPAL, Anda bisa menggunakan layanan SIMLALA yang bisa membuatkan SIUPAL online. Kemudahan Pengurusan Perizinan SIUPAL Online Dengan SIMLALA Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut atau SIMLALA merupakan suatu layanan pengurusan perizinan SIUPAL online yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan. SIMLALA diharapkan dapat mempermudah Anda dan menghemat waktu lebih efisien dalam melakukan pengurusan perizinan SIUPAL online. Jika sebelumnya dalam pengurusan perizinan SIUPAL ini dibutuhkan waktu selama 14 hari kerja, kini dengan menggunakan SIMLALA, Anda cukup perlu menunggu sekitar 7 hari saja. Dengan menggunakan SIMLALA ini juga, Anda dapat melakukan pemantauan atas proses pengajuan pengurusan perizinan SIUPAL ini. Anjuran penggunaan SIMLALA telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2018 Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukan pengurusan perizinan SIUPAL dapat diajukan melalui sistem Online Single Submission OSS dan pemenuhan komitmen melalui SIMLALA. Pengurusan SIUPAL Online Dengan Layanan yang Disediakan SIMLALA Pada layanan SIMLALA, terdapat berbagai jenis pelayanan online yang dibagi menjadi beberapa subdit atau sub direktorat, antara lain Subdit 1 Pada bagian subdit 1 untuk pengurusan perizinan SIUPAL online, sub direktorat ini untuk melayani kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan terdapat 7 pelayanan dengan lama tunggu 3 hari kerja. Layanan tersebut antara lain Pendaftaran Rencana Pengoperasian Kapal RPK liner. RPK liner ini berlaku selama 6 bulan Pendaftaran RPK tramper, yang berlaku selama 3 bulan Deviasi RPK liner Substitusi RPK liner Omisi RPK liner Penambahan pelabuhan RPK tramper Penambahan muatan RPK tramper Subdit 2 Subdit 2 melayani kebutuhan angkutan laut luar negeri dengan lama tunggu selama 3 hari kerja dan memiliki 9 layanan, antara lain Pendaftaran status liner pada Persetujuan Keagenan Kapal Asing PKKA, yang berlaku selama 6 bulan Pendaftaran PKKA liner, berlaku selama 3 bulan Pendaftaran PKKA tramper, berlaku selama 15 hari Pendaftaran PKKA ship to ship Pendaftaran PKKA lintas batas Deviasi kapal ke luar negeri Cross trading Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional PPKN, berlaku selama 15 hari. Subdit 3 Subdit 3 melayani kebutuhan angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait dengan lama tunggu selama 3 hari kerja. Memiliki 8 jenis pelayanan, antara lain Pendaftaran RPK tramper khusus Penambahan pelabuhan RPK tramper khusus Penambahan muatan RPK tramper khusus Pembuatan SIUPKK atau Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal Pendaftaran kantor cabang SIUPKK Perubahan kantor cabang SIUPKK Penutupan kantor cabang SIUPKK Perubahan data perusahaan SIUPKK Subdit 4 Subdit 4 melayani kebutuhan pengembangan usaha angkutan laut. Untuk lama tunggu pengurusan perizinan SIUPAL dan SIOPSUS yaitu selama 5 hari. Sedangkan untuk proses lainnya, dibutuhkan waktu selama 3 hari kerja. Memiliki 7 jenis layanan, antara lain Pembuatan rekomendasi SIUPAL dan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut SIOPSUS Pendaftaran spek kapal Pendaftaran kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Perubahan kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Penutupan kantor cabang SIUPAL dan SIOPSUS Perubahan data perusahaan SIUPAL dan SIOPSUS Endorsement perusahaan SIUPAL dan SIOPSUS Subdit 5 Subdit 5 memiliki tugas sebagai admin untuk pelayanan sistem SIMLALA ini. Tugas yang dilakukan seperti melakukan perubahan user dan email perusahaan yang terdaftar. Selain itu juga bertugas untuk melakukan controlling dan monitoring terhadap infrastruktur serta sistem dan user internal. Pengurusan perizinan SIUPAL menggunakan SIMLALA, dapat dilakukan secara mandiri. Namun jika Anda merasa kesulitan dalam langkah-langkah atau persyaratannya, Anda bisa menggunakan layanan kami Izin Perhubungan. Kami dapat membantu kebutuhan Anda melakukan pengurusan perizinan SIUPAL dengan tepat melalui pelayanan terbaik yang diberikan. Kami dapat menjadi solusi terbaik untuk membantu perizinan SIUPAL online Anda dengan mudah dan tepat. Tunggu apa lagi, gunakan jasa kami untuk melakukan pengurusan perizinan Anda dengan mudah. Segera hubungi kami untuk kebutuhan pengurusan SIUPAL online dengan mudah dan tepat. INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI CALL / WA 08119849933 Catur Iswanto Email info
Pemilikkapal bebas dan bisa menunjuk pemegang SIUPAL atau pemegang SIUPKK. Selain itu, kita kan punya pelanggan masing-masing," tandasnya. Disampaikan pula, legal standing keagenan ini mengacu pada UU Pelayaran No.17 tahun 2008 dan turunannya, yaitu PP No.31 tahun 2010 dan PM No.11 tahun 2016 yang diubah jadi PM No.65 tahun 2019, yang
melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;b. perusahaan keagenan wajib melakukan kegiatan operasional paling lama 3 tiga bulan setelah izin usaha diterbitkanc. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnyad. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izine. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawabdarr/atau pemilik perusahaan darr/atau domisili perusahaan kepada pemberi ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan lain yang membahayakan keamanan negara,mengageni kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaanmenyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang. Surat lzin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal ini berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.
Terkaitkinerja ISAA dengan INSA, Aris menyatakan, bahwa keagenan merupakan kepercayaan pemilik kapal, sehingga pemilik kapal bebas dan bisa menunjuk pemegang SIUPAL atau pemegang SIUPKK. "Semua itu kan komunikasi be to be ya, selain itu kita kan punya pelanggan masing-masing," tandasnya.
SIUPKK Adalah Pengertian SIUPKK Adalah SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal dan surat ini berguna untuk melakukan proses bisnis atau usaha dengan aman. Dalam penerbitannya tentu membutuhkan banyak syarat dan ketentuan sesuai ketentuannya. Anda harus memperhatikan setiap detail kebijakan dan aturan yang mengikat untuk menghindari penyalahgunaannya. Hal penting terkait SIUPKK adalah Bisa lebih fokus berbisnis Hal pertama yang menjadi alasannya adalah pengusaha yang terlibat bisa lebih meluaskan sayap usahanya. Jadi bukan hanya fokus untuk kebutuhan dalam negeri namun lebih lebar ke luar negeri. Surat izin ini melindungi kebutuhan pengangkutan barang penjualan dengan ketentuan yang jelas. Bisa berlaku sebagai agen Alasan berikutnya terkait aturan SIUPKK adalah dan fungsinya berupa wewenang untuk menjadi agen usaha yang berlaku. Kegiatan ini berguna untuk opsi penggunaan jasa dan kegiatan perkapalan oleh pemegang izinnya. Jadi dalam pihak mana pun kebijakan ini tidak akan merugikan. Pertumbuhan menjadi lebih baik Alasan ketiga terkait pertumbuhan dari sistem pelayaran yang menjadi lebih baik. Antara pelayaran asing serta dalam negeri menjadi lebih seimbang terkait pengangkutan barangnya. Sehingga sistem pelayaran menjadi lebih kuat dan maju, tujuannya untuk memberikan kesempatan armada nasional menuju Internasional. Tugas khusus untuk muatan Berikutnya dalam hal ini surat izin juga berguna sebagai penyemat wewenang khusus bagi perkapalan untuk mencari muatan. Terlebih dalam urusan ekspor dan impor yang membutuhkan transportasi dan keamanan yang lebih baik. Tugasnya juga terkait penyaluran pajak serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Kompetensi yang lebih meningkat Awalnya kebijakan ini berguna untuk meningkatkan sistem kompetensi perlayaran, namun sampai saat ini belum terlaksana. Dengan memperbaiki sistem dan segala macam proses terkait harapannya armada nasional menjadi lebih baik. Sehingga kapal Indonesia mampu menguasai kebutuhan eksport ke negara lain tanpa hambatan. Keuntungan pemilik SIUPKK Selain adanya hal-hal penting terkait Anda juga wajib mengenal keuntungan terkait SIUPKK adalah dan syaratnya sebagai berikut 1. Pemanfaatan teknologi yang lebih maksimal Keuntungan pertama bagi pemilik surat perizinan ini adalah lebih mengenal pemanfaatan teknologi yang maksimal. Hal ini tentu selaras dengan adanya penggunaannya dalam jasa keagenan kapal masa kini. Penggunaan teknologi ini akan mempermudah segala macam urusan serta keefisienan yang mendukungnya. 2. Lebih terhandle dengan baik Keuntungan kedua adalah dengan adanya SIUPKK maka segala bentuk kebutuhan terkait agen dan perkapalan bisa terhandle dengan baik. Aturannya menjadi lebih terstruktur dan terjamin untuk pemilik usaha terkait. 3. Lebih profesional Keuntungan berikutnya terkait dengan tingkat kompetensi dan profesionalitas yang lebih baik. Terlebih dalam urusan ekspor dan impor urusannya menjadi lebih cepat dan mudah. Anda bisa belajar lebih tepat waktu dan juga merencanakan segala sesuatu menjadi lebih baik. 4. Bekerja sesuai dengan jobdesk-nya Banyak pelaku agen kapal yang masih bingung dengan segala urusan yang menjadi bebannya. Namun dengan adanya SIUPKK ini maka pekerjaannya menjadi sesuai berdasarkan jobdesk-nya. Hal ini bisa membantu memperlancar urusan pelayaran yang ada dalam negeri. 5. Market-nya lebih terpantau Keuntungan terakhir adalah terkait pemantauan market yang lebih terpantau dengan jelas. Market dari pelaku usaha menjadi lebih luas sampai kebutuhan luar negeri. Dengan begitu segala macam urusannya menjadi lebih mudah dan praktis. Sangat cocok untuk pelaku usaha yang masih bergerak dengan pembelajaran. SIUPKK adalah segala bentuk perizinan terkait dengan usaha mengenai perkapalan dan segala sesuatu yang mengikat. Hal ini berguna untuk memberikan kejelasan dan keamanan lebih baik dari semua pihak. Baca Juga Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI Hubungi Kami Call / WA +62 811-1928-942 Email info
Sebelumnya kegiatan keagenan kapal hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional pemegang SIUPAL dan harus memiliki kapal sebagai salah satu intstrumennya. Kini menggunakan Surat Izin Usaha Keagenan Kapal (SIUPKK,) keagenan kapal tidak harus memilik kapal. blogspot.com.
SIUPKK Online by May 1, 2021 artikel, SIUP KKSyarat SIUPKK Online Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan terkait SIUPKK online mengenai syarat dan ketentuannya. SIUPKK ini berguna untuk memberikan perizinan terkait segala macam tindakan yang melibatkan keamanan. Layanan ini tentu mempermudah pemohon untuk... SIUPKK Adalah by admin May 1, 2021 artikel, SIUP KKPengertian SIUPKK Adalah SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal dan surat ini berguna untuk melakukan proses bisnis atau usaha dengan aman. Dalam penerbitannya tentu membutuhkan banyak syarat dan ketentuan sesuai ketentuannya. Anda harus... Persyaratan SIUPKK by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP KKIni Dia Persyaratan SIUPKK Ada banyak hal yang perlu Anda siapkan untuk mengurus persyaratan SIUPKK. Hal ini terkait dengan dokumen dan hal lain yang harus lengkap. Secara umum untuk penyelesaiannya membutuhkan waktu sekitar empat belas harian saja tergantung antrean.... Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP KK, SIUP PALApa Saja Perbedaannya? Anda wajib tahu perbedaan SIUPAL dan SIUPKK yang mendasar. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan cara pengurusannya. Keduanya berupa perizinan yang mendasari kegiatan usaha tergantung ranahnya masing-masing. Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK SIUPAL... Biro Jasa SIUP KK by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP KKJasa SIUP KK Biro jasa SIUP KK ini membantu kebutuhan seseorang untuk mendapatkan perizinan lebih cepat. Jasa ini membutuhkan syarat dan ketentuan yang harus Anda siapkan untuk mempersingkat waktu dan tenaga. Pastikan semua hal yang menjadi keperluannya sudah siap... Jasa Kepengurusan SIUP KK by admin Apr 13, 2021 artikel, SIUP KK, UncategorizedKepengurusan SIUP KK Secara umum untuk menggunakan Jasa Kepengurusan SIUP KK Anda juga harus mengenal syarat dan prosedur yang berlaku. Terlebih mengenai syarat teknis dan hierarki yang terlibat dalam pengurusannya. Dengan begitu banyaknya waktu yang ada bisa lebih... Pemilikkapal bebas dan bisa menunjuk pemegang SIUPAL atau pemegang SIUPKK. Selain itu, kita kan punya pelanggan masing-masing," tambahnya menerangkan. Disampaikan pula, legal standing keagenan ini mengacu pada UU Pelayaran No.17 tahun 2008 dan turunannya, yaitu PP No.31 tahun 2010 dan PM No.11 tahun 2016 yang diubah jadi PM No.65 tahun 2019
Setiap pebisnis pasti akan memerlukan suatu legalitas izin usaha, terlebih lagi izin usaha juga bisa menambah kepercayaan masyarakat. Nah, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung atau SIUPL adalah salah satu legalitas yang mampu menghindari resiko permasalahan hukum yang bisa menjerat para pebisnis. Selain itu, surat izin usaha juga berlaku untuk kegiatan usaha, seperti kantor, perdagangan, dan sebagainya, yang akan merujuk pada akuntansi perusahaan dagang untuk semua bisnis lainnya. Untuk itu, bila Anda ingin terhindar dari berbagai permasalahan hukum, Anda harus mempunyai surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Surat ini akan secara resmi diterbitkan oleh instansi yang memang mempunyai kewajiban dalam mengurus surat izin usaha perdagangan. Lalu, apa perbedaan antara SIUPL dan SIUP? Berikut penjelasannya. Pengertian SIUPL Surat Izin Penjualan Langsung Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 32/M-DAG/PER/8/2008, SIUPL adalah suatu surat izin yang digunakan untuk usaha perdagangan dengan sistem penjualan secara langsung. Sehingga, Anda harus mewaspadai berbagai perusahaan yang Anda ikuti bila tidak memiliki SIUPL. Karena, usaha tersebut dikhawatirkan bisa tutup dan terlibat masalah tertentu di tengah perjalanan bisnis. Hal ini tentunya akan merugikan Anda dan pelanggan Anda. Perbedaan SIUP dan SIUPL Setiap pengusaha yang menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia, mereka akan sangat memerlukan surat izin usaha resmi dari pihak pemerintah. Tapi, mengurus surat perizinan tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, termasuk mengurus SIUPL atau Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Beberapa dari Anda mungkin belum mengetahui dengan baik perbedaan SIUP dan SIUPL yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan. SIUPL adalah surat izin yang sangat diperlukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan langsung atau MLM dalam melakukan kegiatan penjualan secara langsung. Secara umum, perbedaan dari SIUP dan SIUPL adalah sebagai berikut SIUP adalah suatu surat izin usaha perdagangan yang umumnya dikeluarkan oleh instansi dinas perindustrian dan juga perdagangan kota, domisili perusahaan dan wilayah tempat perusahaan. SIUP sangat penting sekali untuk perusahaan yang menjalankan perdagangan produk barang ataupun jasa di Indonesia. SIUPL adalah suatu surat izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang merupakan suatu instansi pemerintah untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan yang pemasarannya berjenjang. Surat izin ini harus dimiliki oleh semua perusahaan MLM resmi yang bergerak di Indonesia. Penjualan langsung dalam hal ini adalah suatu metode penjualan produk barang atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja dengan atas dasar komisi ataupun bonus atas penjualan pada konsumen di luar lokasi. Umumnya, saat ini penjualan langsung terbagi menjadi dua, yaitu pemasaran satu tingkat dan pemasaran multi tingkat. Berikut ini adalah perbedaannya 1. Pemasaran Satu Tingkat Single Level Marketing Di dalam pemasaran satu tingkat ini, sistem penjualan akan langsung menjalin mitra usaha dan memperoleh komisi dan juga bonus dari hasil penjualan yang dilakukan secara mandiri. 2. Pemasaran Multi Tingkat Multi Level Marketing Metode Pemasaran seperti Multi Level Marketing atau MLM adalah mitra usaha akan mendapatkan komisi dan bonus dari hasil penjualan yang dilakukan secara mandiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya. Pihak yang mengeluarkan SIUPL adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sesuai dengan yang sudah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, No. 55/M-DAG/PER/10/2009. Di dalam izin usaha penjualan langsung ini, tentunya Anda harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu SIUPL Sementara SIUPL Tetap Pendaftaran Ulang SIUPL Sedangkan persyaratan untuk mendapatkan SIUPL adalah sebagai berikut Surat akta pendirian perusahaan dan pengesahannya Kelengkapan surat keterangan domisili usaha Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP perusahaan Kelengkapan rekaman legalitas lokasi perusahaan yang mencakup dokumen akta jual, dokumen sertifikat hak atas tanah, surat IMB atau Izin Mendirikan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa, Kelengkapan bukti pembayaran PBB berjalan selama tahun berakhir Dokumen SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan SPPL Serta beberapa dokumen pelengkap lainnya.
Penjelasanlengkapnya, SIUPPAK adalah Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Yang mengeluarkan surat izin ini adalah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sub departemen perhubungan laut. SIUPPAK akan dikeluarkan oleh KEMENHUB setelah perusahaan lulus dari audit. Bagaimana Cara Mengurus SIUPPAK? JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan mengutip Rp1 juta sebagai pendapatan negara bukan pajak PNBP sesuai aturan yang berlaku dalam penerbitan dokumen surat izin usaha perusahaan keagenan kapal SIUPKK.Dalam penerbitan sertifikat ataupun dokumen SIUPKK tersebut juga menggunakan dokumen khusus hasil cetakan Perum Peruri guna menghindari terjadinya praktik hadirnya surat ijin palsu pada jenis kegiatan usaha Angkutan Laut Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wigyo mengatakan berdasarkan pengalaman selama ini, banyak terjadi praktik pemalsuan surat izin usaha perusahaan angkutan laut SIUPAL yang diterbitkan oleh Kemenhub."Disinyalir dari sekitar dokumen SIIUPAL saat ini, ada dokumen tersebut yang diduga palsu. Jadi nantinya dengan blanko dari Perum Peruri dan data SIUPKK kita input di Direktorat Perhubungan Laut, maka akan memudahkan untuk pengecekan jika terjadi praktik pemalsuan dokumen perizinan," ujarnya pada workshop Peraturan Menteri Perhubungan No. 11/ 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, Selasa 15/3/2016. Workshop itu juga diikuti perusahaan keagenan kapal asing di Indonesia anggota Indonesia Shiping Agency Association ISAA perwakilan Jawa Timur, Jawa Tengah, Dumai, Palembang, Sumatra Barat, Jambi, Sulawesi Selatan & Barat, Nusa Tenggara Timur, Balikpapan serta stakeholder terkait menjelaskan, nantinya setiap blanko SIUPKK cetakan Perum Peruri yang digunakan dalam perizinan usaha keagenan kapal tersebut akan dikenakan tarif Rp1 juta per dokumen sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP.Ketua Umum DPP ISAA Juswandi K mengatakan pihaknya telah siap mengoleksi pengurusan maupun persyaratan dalam dokumen SIUPKK dari perusahaan anggota ISAA juga mengajak perusahaan keagenan kapal anggota ISAA untuk tetap siap bersaing di bidang jasa keagenan kapal ini, dengan perusahaan pelayaran nasional yang memiliki izin melekat untuk jasa keagenan kapal. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Yusuf Waluyo Jati Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam
perluasanbidang jasa, di antaranya dengan melayani kebutuhan onshore atau offshore minyak dan gas. • Kontrak eksisting dengan PT PLN sebesar 1,2 juta ton bertambah menjadi 3,7 juta ton. • Kontrak pengangkutan batubara PT Surya Mega Adiperkasa dengan volume 500.000 ton selama 2 tahun senilai Rp60 miliar.
loading...Ilustrasi. FOTO/Sutikno JAKARTA - Usaha keagenan kapal asing di Indonesia cukup berperan dalam mendukung kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Oleh sebab itu, pemerintah telah menerbitkan regulasi usaha keagenan kapal wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal SIUPKK. "Bahwa SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui PP nya berdasarkan kajian yang matang. Karenanya sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu," ujar Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association ISAA Juswandi Kristanto, Jumat 5/2/2021. Juswandi menegaskan, peran keagenen kapal anggota ISAA yang mengantongi SIUPKK justru untuk memperkuat sinergi dan keberadaan perusahaan pelayaran yang bernaung di Indonesia National Shippowners Association INSA. Menurutnya, ada beberapa alasan agar usaha keagenen kapal anggota ISAA harus mengantongi SIUPKK. Baca Juga Pertama, supaya perusahaan pelayaran anggota INSA yang mengantongi SIUPAL Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dapat lebih fokus pada bisnis intinya sebagai pengangkut agar mampu bukan hanya berjaya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. "Sehingga pelayaran anggota INSA tidak perlu risau dengan keberadaan SIUPKK justru mereka harus meningkatkan market sharenya keluar negeri," ucap sebagai pengguna jasa punya opsi dengan adanya usaha keagenan kapal asing pemegang SIUPKK. Di sisi lain pemegang SIUPAL bisa melakukan kegiatan keagenan kapal asing dan hal ini bisa menjadi opsi bagi pengguna jasa keagenan kapal. Ketiga, langkah joint venture usaha pelayaran nasional dengan asing seharusnya bisa memajukan dan mendorong pertumbuhan pelayaran nasional serta menambah/memperkuat armada nasional. Keempat, mencari muatan adalah tugas pokok dari usaha pelayaran untuk kapal-kapalnya untuk memajukan usahanya. Sebab, term perdagangan global tidak bisa ditentukan dari dalam negeri karena saat kita impor menggunakan term C&F Cost and Freight sedangkan ekspor menggunakan term free on board FOB. Belum lagi, yang menyangkut soal pajak-pajak tax. Kelima, upaya meniadakan hadirnya usaha jasa terkait dimana salah satu didalamnya adalah jasa keagenan adalah langkah mundur karena itu diamanahkan dalam UU 17/2008 dan PP 20/2010 dengan tujuan agar SIUPAL lebih fokus ke bidang usaha inti pengangkut dan owner. Juswandi mengatakan tidak tercapai tujuan pemerintah dalam memperkuat armada nasional untuk menguasai angkutan ekpor kalau SIUPAL tidak serius mempertajam kompetensinya. "Kompetensi yang kuat hanya bisa diraih dengan fokus dan profesional di bidangnya," ujarnya. Menyangkut soal permodalan, imbuhnya, pemegang SIUPKK telah mengacu pada PM 24 tahun 2017 sesuai dengan kebutuhan usahanya yakni menghandle keagenan kapal," tegas Juswandi. Baca Juga Juswandi juga mengatakan, di era digitalisasi saat ini pengembangan bidang keagenan kapal harus disertai pemanfaatan teknologi agar hasilnya menjadi lebih baik dan memiliki nilaicompetitivenessyang mampu bersaing di level Internasional. DPP ISAA, kata dia, juga terus berupaya mendorong anggotanya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sehingga memberikan kemudahan informasi dan layanan. Sebagaimana diketahui, Pemerintah RI melalui Kemenhub telah menetapkan izin usaha keagenan kapal SIUPKK dalam perizinan operasional usaha keagenan kapal asing di Indonesia. Adapun keberadaan ISAA disahkan oleh Kemenkumham pada 2017 dengan nomor Tahun 2017. Selain itu Kemenhub menyatakan ISAA sebagai mitra pemerintah Kemenhub melalui KM Nomor KP 1038 Tahun 2017. Sedangkan usaha keagenan ditetapkan dalam UU Pelayaran Pasal 31 Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait antara lain pada point J Keagenan Kapal. Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dan diperbaharui menjadi PM 65 tahun 2019 nng
Juswandimengatakan hingga saat ini sudah terbit lebih dari 750 SIUPKK. Jika diasumsikan satu perusahaan pemegang SIUPKK mempekerjakan kurang lebih 20 orang karyawan, maka dapat diperkirakan sekitar 15.000-an pekerja memperoleh penghasilan khususnya dari sektor usaha keagenan kapal pemegang SIUPKK. Jumlah itu belum termasuk tenaga kerja pada

Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK Apa Saja Perbedaannya? Anda wajib tahu perbedaan SIUPAL dan SIUPKK yang mendasar. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan cara pengurusannya. Keduanya berupa perizinan yang mendasari kegiatan usaha tergantung ranahnya masing-masing. Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK SIUPAL merupakan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sedangkan SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal. SIUPAL wajib dimiliki oleh perusahaan pelayaran atau angkutan laut, sedangkan SIUPKK dimiliki oleh perusahaan keagenan kapal. Keduanya kurang lebih digunakan agar bisa melakukan bisnis dengan aman dan nyaman. Sebelumnya kegiatan usaha keagenan kapal hanya bisa dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang telah memiliki SIUPAL serta kapal. Namun sekarang, dengan mengantongi SIUPKK, perusahaan keagenan kapal sudah bisa menjalankan bisnisnya tanpa harus memiliki kapal seperti perusahaan angkutan laut pada umumnya. Keuntungan memiliki SIUPAL dan SIUPKK Agar lebih fokus Penggunaan SIUPAL memberikan kemudahan bagi pemiliknya agar lebih fokus. Pemegang perizinan ini ke depannya harus bisa berjaya dalam negeri maupun luar negeri. Bisnis transportasi sebagai pengangkutan yang mumpuni tanpa keluar dari zona aturannya. Pemilik SIUPAL memiliki kelebihannya masing-masing sehingga tidak perlu khawatir dengan adanya SIUPKK. Keduanya memiliki ranah masing-masing jadi keuntungan dan kekurangannya akan lebih merata. Keagendaan kapal yang terstruktur Kemudian untuk mengenal perbedaan SIUPAL dan SIUPKK yang kedua adalah dalam SIUPAL memiliki keagendaan kapal yang terstruktur. Pemilik izin bisa lebih mengeksplor kemampuannya dalam proses agenda kapal dan juga kegiatan lain yang sejalan dengannya. Pertumbuhan pelayaran yang lebih baik Adanya SIUPAL harapannya mampu meningkatkan pertumbuhan pelayaran menjadi lebih baik. Joint Venture ini berguna untuk memberikan inisiatif atau pemacu pelayaran nasional yang lebih kuat. Sehingga armada nasional menjadi lebih mendapat pertimbangan. Usaha semakin maju Para kapal pelayaran semakin mengenal tugas dan wewenangnya masing-masing terkait pencarian muatan dan pembongkarannya. Jika dari pengusaha sudah mengenal tugasnya dengan baik maka usaha yang berjalan ini bisa menjadi lebih maju. Terlebih dalam kegiatan ekspor dan impor terkait. Pengetahuan lain yang mengatur juga berkaitan dengan ketentuan dari biaya ekspor, impor sampai dengan pajak yang mengikatnya. Beberapa hal penting ini akan menjadi penambah kemudahan dalam hal memantau perkembangan usaha. Pengangkutan dengan baik Hal penting berikutnya adalah adanya surat perizinan ini bisa menjadikan pengangkutan ekspor dan impor menjadi lebih baik. Armada nasional ini akan menjadi lebih tajam kompetensinya. Apalagi jika tingkat tenaga keprofesionalitasannya semakin meningkat maka bisa lebih cepat lagi. Kebijakan penting terkait SIUPAL dan SIUPKK Selain beberapa hal terkait perbedaan SIUPAL dan SIUPKK terbaru, ada kebijakan lain yang harus Anda perhatikan 1. Ketentuan penerbitan Dalam penerbitan surat izin ini dalam bidang pelayaran harus mengetahui kebijakan terbaru. Kebijakan ini berkaitan dengan pembuatan SIUPAL dan juga wewenang lain yang mengatur keagenan kapal. 2. Pengurusan kebutuhan kapal Perusahaan pelayaran ini harus mampu mengoperasikan kapal sesuai aturan yang berlaku. Bahkan untuk kebutuhan pengurusan kapal harus mendapat bantuan dari perusahaan lain yang lebih mumpuni. Hal ini berlaku untuk perusahaan yang masih berkembang dan belum memiliki fasilitas yang lengkap. 3. Ketentuan pemegang surat izin Ketentuan berikutnya mengikat bagi pemilik surat perizinan terkait yang harus memiliki instrumen terkait. Salah satu komponen yang penting adalah kapal dengan GT dan TK yang pas dengan ukuran minimalnya. 4. Biaya dan lama pembuatan Sebenarnya untuk biaya pembuatan perizinan ini sangat terjangkau. Hanya saja ketentuan terpenting adalah harus memiliki jumlah kepemilikan modal yang banyak. Modalnya sekitar lima puluh miliar dengan jaminan sebesar dua belas miliar lima ratus juta. Sementara untuk proses pengurusannya membutuhkan waktu sekitar seminggu setelah syarat masuk. Prosesnya bisa saja lebih cepat ataupun lama tergantung antrean yang sedang berlangsung. Pengetahuan terkait perbedaan SIUPAL dan SIUPKK ini memudahkan Anda untuk memilih surat izin yang paling krusial. Pertimbangan ini akan membawa pemilik usaha mendapatkan surat yang berfungsi sesuai bidangnya. Baca Juga Surat Permohonan Security clearance INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI Hubungi Kami Call / WA +62 811-1928-942 Email info

Bahwa SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui PP nya berdasarkan kajian yang matang. Karenanya sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu," ujar Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association (ISAA) Juswandi Kristanto, melalui keterangan pers-nya pada Jumat (5/2/2021). SIUPAL Online by May 1, 2021 artikel, SIUP PALSyarat SIUPAL Online Ada beberapa hal yang harus siap untuk mengurus SIUPAL online. Anda harus memenuhi segala macam syarat dan ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkannya. Beberapa dokumen ini memang membutuhkan waktu yang lama untuk pengurusannya. Terlebih jika... SIUPAL Adalah by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP PALPengertian SIUPAL Adalah SIUPAL adalah surat perizinan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang angkutan laut. Dengan adanya surat ini harapannya adalah perusahaan pelayaran terkait memiliki kejelasan status dan usaha yang terlindungi. Sehingga ketika melaksanakan... Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP KK, SIUP PALApa Saja Perbedaannya? Anda wajib tahu perbedaan SIUPAL dan SIUPKK yang mendasar. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan cara pengurusannya. Keduanya berupa perizinan yang mendasari kegiatan usaha tergantung ranahnya masing-masing. Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK SIUPAL... Contoh SIUPAL by admin Apr 30, 2021 artikel, SIUP PALApa Saja Contoh SIUPAL Untuk mempermudah Anda dalam pengurusan dokumen bisa menggunakan contoh SIUPAL. Dalam pengurusannya jangan lupa untuk menyiapkan syarat dan ketentuan yang ada. Hal ini membantu pemohon lebih singkat dan memotong antrean yang lama. Jika ada... Jasa Kepengurusan SIUP PAL by admin Apr 13, 2021 SIUP PAL, UncategorizedKepengurusan SIUP PAL Untuk menggunakan Jasa Kepengurusan SIUP PAL Anda perlu memperhatikan beberapa hal penting. Mulai dari banyaknya modal kepemilikan sampai dengan syarat khusus yang harus lengkap. Surat perizinan jenis ini fungsinya sangat krusial sehingga tidak... wVXa.
  • 0r080cxa4b.pages.dev/480
  • 0r080cxa4b.pages.dev/745
  • 0r080cxa4b.pages.dev/703
  • 0r080cxa4b.pages.dev/966
  • 0r080cxa4b.pages.dev/128
  • 0r080cxa4b.pages.dev/861
  • 0r080cxa4b.pages.dev/346
  • 0r080cxa4b.pages.dev/248
  • 0r080cxa4b.pages.dev/189
  • 0r080cxa4b.pages.dev/81
  • 0r080cxa4b.pages.dev/290
  • 0r080cxa4b.pages.dev/259
  • 0r080cxa4b.pages.dev/447
  • 0r080cxa4b.pages.dev/147
  • 0r080cxa4b.pages.dev/713

    • perbedaan siupal dan siupkk